Ekonomi Neo Klasik Pancasila

Dalam perkembangannya, ada masa ketika terjadi banyak kasus yang menunjukkan ekonomi neoklasik tidak dapat diterapkan secara mandiri. Ia memerlukan dukungan dan intervensi dari institusi lain (sosial dan politik) agar terus menjadi primadona model pembangunan ekonomi. Interaksi ekonomi dan praktik politik inilah yang kemudian mewarnai aktivitas ekonomi-politik di seantero bumi ini dalam beberapa dekade terakhir, termasuk ketika ekonomi kapitalis berhasil meruntuhkan kejayaan regim ekonomi terpusat di negara-negara sosialis-komunis. Runtuhnya pesaing kapitalis, dan mulai maraknya negara-negara eks sosialis-komunis mengadopsi ekonomi kapital, memutar jentera teori ekonomi neoklasik kembali ke posisi puncak.

Indonesia merupakan negara yang berada dalam Panji Pancasila. Tapi selama reformasi indikasi mengenai akar-akar pancasila mulai tenggelam. Budaya-budaya luar bagai aliran deras tanpa halangan. Impor-impor budaya luar mendarah daging pada generasi muda yang belum tahu akan nilai-nilai pancasila. hingga terjerumus dalam kenistaan budaya. Pengaruhnya menyebar dalam berbagai aspek kehidupan. sehingga manusia mengalami sanitasis budaya. Suatu perubahan yang mengarah pada olah budaya luar terumata Amerika.

Dalam suatu terapan nilai Pancasila dapat kita pahami bahwa pancasila merupakan nilai ekonomi neoklasik yang dapat membangun dasar-dasar pondasi ekonomi bangsa. Dalam pancasila pada sila 5 memaknai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Keadilan melandasi kesamaan harga diri setiap manusia. Ia bermakna kebebasan dan peluang hidup yang sama, tidak tergantung pada asal-usul dan kelamin. Jadi keadilan adalah persamaan kesertaan pada pendidikan, kerja, jaminan sosial, kultur dan demokrasi, persamaan akses ke segenap barang-barang/ kekayaan publik. Di mana terdapat ketimpangan pembagian dari penghasilan/pendapatan dan kekayaan, maka masyarakat terbagi ke dalam pihak yang memiliki pihak lain, dan pihak yang dimiliki; masyarakat ini bertentangan dengan prinsip kebebasan yang sama, Jadi sekalgus tidak adil. Karenanya, keadilan menuntut persamaan yang lebih luas dalam hal pembagian pendapatan, kekayaan dan kekuasaan (…). Prestasi haruslah diakui dan dihormati. Adil adalah prestasi yang sesuai dengan pembagian pendapatan dan kekayaan. Barangsiapa berpenghasilan di atas rata-rata, haruslah juga berkontribusi lebih. Dalam sila 3 memaknai persatuan indonesia. Dalam kasar yang menyatakan ini bahwa persatuan adalah nilai solidaritas. Makna solidarotas bisa didefenisikan sebagai :

1.      Sebuah rasa sepertanggungan sebuah masyarakat yang

2.     Bertopang pada kepentingan bersama dan

3.  Pada perilaku demi kemaslahatan bersama, termasuk melawan kepentingan pribadi secara jangka pendek dan,

4.      Melampaui ambisi formal demi keadilan bersama.

Sosiolog dan Filosof-Moral asal AS, Walzer, dengan tepat memperingatkan bahwa solidaritas bisa berbahaya „bila ia sekedar sebuah perasaan, sebuah emosi artifisial untuk sebuah kebersamaan, bukanlah cerminan dari sebuah kebersamaan yang nyata dan hidup“ (Walzer 1997: 32). Hal ini yang memerlukan pemahaman akan dasar-dasar Pancasila yang neoklasik. Demi tercapai ekonomi pondasi yang mampu memberikan segala bentuk akar-akar ekonomi Pancasila Demokratis. Bagi sebuah masyarakat demokratis yang berkembang lewat masyarakat sipil yang terbuka dan plural bentuk-bentuk solidaritas yang melenceng itu adalah bahaya besar yang masih sering dianggap enteng. Padahal, sebuah batasan terlanggar ketika kebersamaan sebuah masyarakat dilandasi oleh diskriminasi terhadap minoritas atau kelompok yang lain. Dengan demikian, solidaritas tidak boleh didiskusikan tanpa realisisasi Kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat demokratis. Hal ini berarti dalam dasar-dasar noeklasik penerapan ekonomi indonesia. Seharusnya memegang dasar-dasar ekonomi Pancasila. pengaruh kuat dalam ekonomi Pancasila sebagai daya pembanding untuk menentukan tujuan dan harapan bangsa. Betapa pun sulit rumusan istilah ini, ia sangat bermanfaat dan berakar dalam sejarah kemasyarakatan. Seperti itulah ketahanan sosial (asuransi pengangguran, kesehatan, pensiun dan kecelakaan) sebagai lembaga solidaritas para pekerja. Lebih dari itu bisa dianggap bahwa solidaritas mensyaratkan penyeragaman kepentingan bagi daya dorongnya. Hal ini juga menunjuk pada kenyataan bahwa solidaritas hanya bisa tumbuh bila memperhatikan perbedaan, tepatnya terutama kesamaan kepentingan dalam argumentasi politik..

Tuntutan kepada sosial demokrasi berdasarkan diskusi tentang Pancasila:

1.      Pancasila bisa menjadi perekat sosial sebuah masyarakat bila didukung oleh (sistem)  kelembagaan, namun harus menjadi pencetusnya.

2.      Dalam sebuah (tatanan) sosial demokrasi, harus diuji bagaimana kelembagaan negara dan sipil berpengaruh pada pemantapan Pancasila.

3.      Pancasila harus selalu didiskusikan dalam keterkaitan dengan realisasi dari kebebasan, keadilan dan kesetaraan.