Deklarasi Aset Pekerja Pemerintah

Upaya pemberantasan korupsi juga tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat. upaya pemberantasan yang efektif tidak dapat sepenuhnya mengandalkan peran pemerintah dan aparat hukum. Masyarakat hendaknya berperan serta secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta tersebut, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a)      Memberikan informasi mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi

b)      Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak korupsi

c)      Bersedia hadir dalam proses penyidikan kasus korupsi

d)      Bersedia hadir dalam siding pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, diperlukan ancaman pidana khusus. Hukuman denda yang lebih dan ancaman hukuman mati merupakan pemberatan hukuman yang diharapkan dapat mencegah orang melakukan korupsi sekaligus dapat membuat para pelaku korupsi menjadi jera. Di beberapa negara lain, misalkan China, hukuman mati untuk para koruptor sudah diberlakukan dan terbukti mengurangi kasus korupsi.

Bagi pemerintah NKRI, perang melawan korupsi merupakan  suatu keharusan yang wajib dijalankan. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi Demokrasi Pancasila yang kita anut bukan merupakan halangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, pemerintahan yang bersih, dan masyarakat yang beretos kerja dan berdisiplin tinggi. Dalam hal ini Indonesia menumpukan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada partai berkuasa di Indonesia. Indonesia wajib memberikan contoh bagaimana partai politik harus berperan utama dalam pemberantasan korupsi dengan menanamkan disiplin anti korupsi yang kuat pada semua anggotanya.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus begitu keras yaitu langsung para koruptor dihukum mati. Bila bukan hukuman mati, hukuman penjara ataupun hukuman ganti rugi yang diberikan sangat berat. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan efek jera dan takut korupsi.

Pemerintah NKRI wajib menegaskan aturan baru untuk seluruh kader partai, yaitu kewajiban bagi seluruh anggota kader partai untuk melaporkan harta kekayaan keluarganya.  Sebelumnya kewajiban melaporkan itu hanya dikenakan kepada mereka yang menjabat di pemerintahan, baik DPR, MPR maupun DPD, maka kebijakan baru diberlakukan untuk seluruh anggota pemerintahan di semua tingkatan. Melalui aturan ini setiap anggota pemerintahan harus juga melaporkan kekayaan istri/suami dan anak-anaknya.

Organ disiplin pemerintahan pun akan terus mengatur pengeluaran pemerintah terkait dengan pembelian kendaraan, resepsi di kantor-kantor pemerintah, dan juga perjalanan-perjalanan keluar negeri untuk memastikan uang pembayar pajak digunakan dengan bijak.

Situasi korupsi di Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda mulai mereda. Oleh karena itu Indonesia wajib menyempurnakan sistem deklarasi asset seluruh pekerja pemerintah sebagai salah satu cara agar rakyat semakin aktif mengontrol praktek korupsi.